Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Melalui investasi, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru, peningkatan produksi, serta penguatan infrastruktur yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan memiliki peran strategis dalam mendorong kegiatan penanaman modal dengan memberikan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.

Laporan penanaman modal bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Lamongan, termasuk berbagai program dan kebijakan yang diterapkan, capaian yang telah diraih, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan daya tarik investasi di masa mendatang.

DPMPTSP Kabupaten Lamongan telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan untuk menarik minat investor, Dengan mengadopsi sistem perizinan berbasis teknologi informasi, DPMPTSP telah berhasil mempercepat proses pengurusan izin, sehingga investor tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan izin usaha. Melalui berbagai forum investasi, pameran, dan kunjungan langsung ke calon investor, DPMPTSP aktif mempromosikan potensi investasi yang ada di daerah. Pemberian kemudahan akses lahan, dan fasilitas lainnya untuk menarik investor. DPMPTSP bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta untuk mendukung kelancaran kegiatan penanaman modal, seperti kerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perbankan, dan lembaga pendidikan.

Pelaporan penanaman modal LKPM dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Perlu diperhatikan, Pelaporan LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan. Jadi, jangan sampai ada kesalahan saat pengisian di OSS, karena hal itu akan berpengaruh langsung terhadap pengisian laporan LKPM perusahaan.

Kategori Pelaku Usaha yang Wajib Lapor LKPM dan Periode Pelaporan

Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester) :

• Semester I  : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
• Semester II : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya

Pelaku Usaha menengah dan besar, LKPM disampaikan setiap 3 bulan (triwulan) :

• Triwulan I   : Pelaporan tanggal 1-10 April
• Triwulan II  : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
• Triwulan III : Pelaporan tanggal 1-10 Oktober
• Triwulan IV : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya

LKPM TIDAK WAJIB BAGI Pelaku Usaha mikro, Pelaku Usaha dengan bidang usaha migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan asuransi.

Selama periode pelaporan, DPMPTSP telah mencatat berbagai capaian penting. Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah investasi yang masuk, baik dari investor domestik maupun asing. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di daerah semakin meningkat. Dari investasi yang masuk, tercipta ribuan lapangan kerja baru yang membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa proyek investasi telah berhasil memperbaiki infrastruktur daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang berdampak positif bagi perekonomian lokal.

Meskipun telah banyak capaian yang diraih, DPMPTSP masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun sudah ada upaya penyederhanaan, beberapa investor masih mengeluhkan birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Kekurangan tenaga kerja terampil di beberapa sektor menghambat optimalisasi investasi yang masuk. Fluktuasi ekonomi global mempengaruhi minat investor, terutama investor asing yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan politik internasional.

Laporan kegiatan penanaman modal pada DPMPTSP menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan cukup berhasil dalam menarik minat investor dan meningkatkan perekonomian daerah. Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk lebih mengoptimalkan potensi investasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan penanaman modal dapat terus berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.